Home Nasional Abai Terhadap Nasib Penambang Rakyat, Massa Forum Mahasiswa Adat Nusantara Minta Jokowi...

Abai Terhadap Nasib Penambang Rakyat, Massa Forum Mahasiswa Adat Nusantara Minta Jokowi Copot Menteri LHK

276
0
SHARE
Foto: Istimewa
Jakarta, Jawapos Online – Merkuri adalah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang di seluruh dunia berdasarkan Konvensi Minamata untuk Merkuri. Indonesia meratifikasi Konvensi ini pada 19 Oktober 2017 dan diperkuat melalui Undang-undang No. 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata tentang merkuri. Dalam rangka Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018, untuk ikut menjaga dan mendukung Hak Dasar untuk Hidup Sehat bagi Semua, kami mengingatkan pemerintah Indonesia dan publik pentingnya menghentikan perdagangan dan penggunaan merkuri segera terutama di sektor pertambangan.

Sejak tahun 2012, Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menerapkan larangan ekspor merkuri. Sementara Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 75/M-DAG/PER/10/2014 telah melarang impor, perdagangan dan penggunaan merkuri di sektor pertambangan. Namun demikian, Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir merkuri, dimana produksinya mencapai 630 ton (2016, UN Comtrade database).

Merkuri banyak digunakan untuk mengolah bijih menjadi emas di lokasi-lokasi tambang emas illegal yang tersebar di 93 kabupaten di 32 wilayah provinsi. Lima tahun terakhir ini, banyak kasus-kasus keracunan merkuri dan anak-anak yang lahir cacat di lokasi-lokasi tersebut. Merkuri dan sinabar dijual bebas melalui daring, toko sampai diantar dari pintu-ke-pintu dan memanfaatkan laman-laman sosial media dan berbagai laman perdagangan daring lainnya. Beberapa tahun terakhir, sianida mengikuti pola yang sama, dijual bebas tanpa ada kontrol.

“Awalnya pemerintah yang meminta penambang rakyat menggunakan merkuri. Kemudian pemerintah yang melarang penambang rakyat menggunakan merkuri. Namun anehnya, pemerintah malah menganjurkan, cenderung memaksa sehingga masyarakat merasa ditipu daya agar menggunakan Sianida yang lebih beracun daripada Merkuri,” ungkap Koordinator Forum  Mahasiswa Adat Nusantara, Irwan AHM kepada para wartawan saat Aksi Demo ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Istana Negara, Kamis siang (26/9/2019).
Irwan mempertanyakan cara berpikir Menteri LHK yang malah menyuruh yang menyuruh penambang rakyat bermain-main dengan bahan beracun berbahaya seperti Sianida yang jelas-jelas bisa membunuh manusia dan binatang dengan sangat mudah.
“Kami mengganggap Menteri LHK ini tak paham mungkin malas membaca, sehingga menandatangani Konvensi Minamata tanpa dibaca lebih dahulu. Terbukti apa yang dilakukan setelah menandatangani Konvensi Minamata, justru mengeluarkan tindakan yang bertentangan dengan Konvensi Minamata. Mana ada dalam UU no.11 Tahun 2017 tersebut yang menyebutkan tindakan pertama adalah dengan cara represif, menangkapi penambang rakyat yang menggunakan merkuri ?Dalam prakteknya penambang rakyat malah dikejar-kejar seperti penjahat atau teroris,” tutur Irwan.
Jadi dalam aksi demo yang mereka lakukan hari ini menurut Irwan, Forum Mahasiswa Adat Nusantara meminta agar Presiden Jokowi menugaskan Kapolri untuk memberantas mafia pedagang Sianida yang diduga sudah menguasai oknum-oknum di KLKH, Kepolisian, dan Bea Cukai.
“Ini masalah keselamatan hidup ratusan ribuan penambang emas rakyat dan ternak-ternaknya. Jangan rakyat dipaksa menggunakan Sianida untuk mengolah emas ditambang rakyat! Sianida adalah racun yang bisa membunuh satwa dan manusia dalam hitungan menit atau jam. Apakah pemerintah sengaja ingin mencelakakan dan ingin membunuh penambang rakyat ? Mana jargon politik Pak Jokowi yang katanya pro rakyat ?,” tanya Irwan.
Irwan melihat masyarakat penambang saat ini butuh perhatian dan solusi bukan lagi cuma sekedar janji.
“Mengapa ada bahan yang ramah lingkungan, tetapi penambang rakyat disuruh pakai Sianida (Bahan Beracun Berbahaya) ? Pak Jokowi dan negara kita telah dibodohi oleh para oknum KLHK dan BPPT yang telah menggunakan APBN milyaran rupiah untuk mengeluarkan rekomendasi sesat dan jahat, karena membodohi penambang rakyat. Katanya BPPT isinya orang-orang pintar namun hanya menghabiskan APBN milyaran rupiah hanya untuk memaksakan teknologi usang yang berbahaya untuk rakyat ?,” ujar Irwan.
Untuk itu dalam aksi mereka, dalam orasinya Irwan meminta perhatian serius pemerintah, terutama untuk melindungi para penambang rakyat.
“Apa setelah nanti banyak manusia dan binatang yang keracunan dan mati, pasti penambang rakyat lagi yang dijadikan Kambing hitam, lalu dikejar-kejar aparat dan dipenjarakan lagi, baru pemerintah bertindak dan beri perhatian,” pungkas Irwan.
Berikut ini empat poin tuntutan Forum Mahasiswa Adat Nusantara dalam aksinya:
1. Segera melakukan evaluasi hasil Ratas tentang Merkuri, dengan menghadirkan pihak-pihak yang kompenten dan berkepentingan, termasuk perwakilan penambang rakyat.
2. Memecat pejabat pemerintah yang terindikasi bermain dengan mafia pedagang Sianida yang menghindari/mempersulit penggunaan bahan ramah lingkungan untuk pertambangan emas rakyat, sebaliknya justru menyuruh rakyat menggunakan Sianida yang berbahaya !
3. Segera membuat rencana baru untuk program pengurangan dan penghapusan merkuri tanpa ada keterlibatan oknum yang dikendalikan oleh mafia pedagang Sianida.
4. Menyiapkan aturan presiden, agar selama masa transisi (pengurusan legalitas), produksi emas dari pertambangan rakyat yang belum berijin dapat dilaporkan ke pemerintah dan tetap dipungut pajak/royaltinya. Karena jumlahnya sangat besar, yaitu sekitar 100 ton emas setiap tahun. Semua penambang rakyat bersedia membayar pajak/royalti dan retribusi, tapi bukan upeti atau pungli.
Dalam aksinya ke Kementerian LHK dan di depan Istana Negara tersebut ratusan massa Forum Mahasiswa Adat Nusantara melakukan orasi dan mengibarkan serta membentangkan bendera dan spanduk aksi. Kemudian mereka bergerak konvoi sambil membentangkan bendera merah putih. Dalam aksi itu, polisi turut mengawal diiringi mobil komando yang juga ikut dalam aksi konvoi tersebut. Ada anggota massa yang menggunakan sepeda motor hingga bis dalam aksi tersebut.(Ads)