Home Hukum Kasus Mahasiswa JTN, Ali Zubheir Apresiasi Langkah Praperadilan yang Diajukan 

Kasus Mahasiswa JTN, Ali Zubheir Apresiasi Langkah Praperadilan yang Diajukan 

200
0
SHARE

‘Mengapresiasi langkah Praperadilan yang diajukan advokat Gading H Daulay, Sh’

POLEMIK yang dialami aktivis mahasiswa yang ditangkap di Tapanuli Selatan (Tapsel) saat adakan aksi unjukrasa hingga mengalami naas hingga dihukum penjara, padahal, masalah ini hanyalah aksi demo penyampaian pendapat tentang suatu penyimpangan oknum pejabat lembaga negara.

Terkait akan hal Ini, Ketua tim Advokasi Brigade 411, Ali Zubeir Hasibuan,Sh menyambut baik serta mendukung langkah Praperadilan yang diajukan oleh advokat Gading H Daulay, Sh.

“Ada banyak kejanggalan dalam kriminalisasi terhadap Aktivis Mahasiswa JTN. Disamping itu dalam surat yang dilayangkan pada pasal 369 KUHP dan dalam prosesnya berubah menjadi pasal 368,” ungkap Ali Zubheir saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu(08/9/2019).

Seperti pemberitaan sebelumnya, ketua tim Advokasi Brigade 411sudah meminta Kapolres Tapsel untuk membebaskan Mahasiswa atas nama JTN yang meminta kepada Kejaksaan untuk menindak lanjuti laporan.

Disisi lain, Ia juga berpendapat dan merasa  ada keanehan, yang seogiyanya bahwa ada kejanggalan yang terjadi akan ihwal kasus ini, apalagi yang berkaitan dengan Legal standing nya, “Baik legal standing dalam melaporkan dan serta legal standing dalam menyerahkan uang,” paparnya.

Tentunya, lanjutnya Ali lagi menjelaskan, bahwa Bappeda sebagai lembaga negara ditingkat kabupaten dalam mengeluarkan uang kepada pihak ketiga sebagai perantara tidak boleh sewenang-wenang tanpa surat kuasa khusus, “Ada baiknya dengan prosedur yang benar dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Dampak kejanggalan lain pada kasus ini bila mengamati dari sisi penangkapan sang aktivis mahasiswa JTN, menurut Ali harus melihat latar belakang subjek penerima kuasa pelapor dari Bappeda yang berstatus sebagai dosen di perguruan tunggi tempat si JTN Belajar.

“Kami sangat yakin Penyidik profesional dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi JTN sebagai tersangka dan pendamping hukumnya memilik hak untuk menguji berbagai kejanggalan tersebut di PN Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas” ujarnya.

Sebab, Ali Zubheir juga menegaskan, bahwa seluruh masyarakat Indonesia sama kedudukannya di mata hukum, sejatinya, memiliki hak dan kewajiban yang sama.(*)

Admin:JPO/Penulis.BLS/Photo, Ist