Home Nasional Dalam Syukuran dan Halal Bihalalnya, We Love NKRI Community Gelar Dialog Kebangsaan,...

Dalam Syukuran dan Halal Bihalalnya, We Love NKRI Community Gelar Dialog Kebangsaan, Hengky Kurniawan : “Mari Rekatkan Kembali Persatuan dan Kesatuan”

225
0
SHARE

Jakarta – JawaPosOnline-Sejumlah pendukung Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang tergabung dalam relawan We Love NKRI Community yang diketuai oleh Ganjar Bukan Pranowo menggelar Syukuran dan Halal Bi Halal yang berlangsung di Senayan City, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Agenda tersebut juga diisi dengan dialog kebangsaan yang mengangkat tema ‘Rancang Ulang Pemilu 2024 Tanpa Politik Identitas’, dengan menghadirkan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden yaitu DR. Ali Mochtar Ngabalin.

Dalam pandangan Ali Mochtar mengenai Pemilu tanpa politik identitas ia katakan, Jadi yang pertama memang diharapkan dari masyarakat NGO maupun perubahan undang-undang regulasi itu kan bisa datang dari pemerintah, bisa datang dari DPR dan bisa juga datang dari masyarakat.

“Kenapa perlu di rancang ulang Pemilu 2024 sukses tanpa politik identitas itu penting, karena suka dan tidak suka hari ini kan nyata jelas masyarakat Indonesia terbelah terpolarisasi karena orang menggunakan narasi dan diksi agama dalam kepentingan-kepentingan politik praktis,” ujar Ali.

Karena itu memang harus dirancang ulang, rancang ulang undang-undangnya tahun ini. Salah satu diantaranya adalah mungkin electoral treshold yang diberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap calon Presiden akan datang. Kemudian tidak saja dari satu komunitas etnis tertentu, tapi orang Katolik, Protestan, Hindu, Budha Konghucu dan Islam. Tidak saja orang Jawa, Sumatera, Papua orang apa saja ruang terbuka seluas-luasnya untuk kepentingan bangsa.

Hal yang sama juga dikatakan oleh C. Suhadi selaku praktisi hukum, “Kalau menurut saya kita melihat kebelakang kan sebetulnya sudah tersedia. Politik identitas itu nggak ada karena negara kita adalah negara kesatuan, negara kita adalah negara yang bersuku-suku beragama dengan banyak agama yang terus juga tidak mengenal sebetulnya yang namanya pribumi dan non pribumi.”.

“Karena kita sebetulnya udah bangsa Indonesia, oleh karena itu sebetulnya kita ke depan tidak lagi naikan persoalan itu karena kenapa. Kita sekarang menjadi negara dan menjadi masyarakat Indonesia sudah menjadi bangsa Indonesia sehingga sebetulnya politik identitas adalah suatu perilaku politik kejahatan,” ucap Suhadi.

Karena di situlah SARA muncul kemudian mengadu domba dan sebagainya, oleh karena itu saya minta kalau nanti ada hal-hal yang kayak gini harus ada pengambilan tindakan. “Politik identitas kita udah tahu bicara tentang agama bicara tentang mayoritas dan minoritas, persoalan gitu ya kita lupakan. Yang ada sekarang bagaimana membangun kebangsaan dan undang-undang dasar,” pungkasnya.

Begitupun dengan pak Hengky Kurniawan,  yang merupakan salah satu undangan yang turut hadir diacara syukuran dan halal bihalal itu, dimana Politik identitas itu nggak ada karena negara kita adalah negara kesatuan, negara kita adalah negara yang bersuku-suku beragama dengan banyak agama yang terus juga tidak mengenal sebetulnya yang namanya pribumi dan non pribumi, yang bisa berakibat munculnya friksi diantara masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Hengky Kurniawan, yang notabene merupakan CEO ALRON-BRABUS Indonesia menyatakan, “Kita sebagai anak bangsa, yang memang sejatinya adalah warga masyarakat Indonesia,  haruslah menjaga positivisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak usahlah kita melakukan politik secara politik identitas, dan mulailah kehidupan bermasyarakat yang bersatu,  tanpa perpecahan, diskriminatif,  dan saling menghargai satu sama lain di dalam kehidupan masyarakat, dalam satu ruang lingkup NKRI.”.

“Jangan lupa,  jadikan sikap berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, dimana kita harus tetap memegang teguh landasan idiil dan konstitusional kita, yakni Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan suatu jati diri dan falsafah kebangsaan yang harus ditanamkan sejak dini dan dilakukan secara konsekuen, serta harus mampu untuk menjadi tameng bagi kehidupan masyarakat yang majemuk dimana rong-rongan dari pihak-pihak dan oknum manapun untuk mengganti Pancasila adalah suatu kewajiban bagi setiap elemen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia untuk menangkalnya, dimana contoh nyata n ekstremnya adalah kaum radikalis dan intoleran yang sudah cenderung menjadi bahaya laten, dimana salah satu contohnya adalah salah satu pengurus OSIS di suatu daerah pulau Jawa yang mulai terdoktrin HTI dan sistem kekhilafahan yang sejatinya bukan identitas asli dari kehidupan berbangsa, bernegara, dan bertanah air.”, pungkas bapak Hengky Kurniawan mengakhiri sesi wawancara dengan awak media.