Home Politik Aksi Damai Menolak SKT FPI dan Pembubaran FPI Digelar di Depan Kantor...

Aksi Damai Menolak SKT FPI dan Pembubaran FPI Digelar di Depan Kantor Kemendagri

229
0
SHARE

Sejatinya, dalam proses berbangsa dan bernegara, setiap elemen masyarakat mampu dan wajib secara sadar hukum, mengikuti setiap tatanan dan etika sosial yang berlaku di negara yang mana mereka hidup sebagai makhluk sosial dalam tatanan masyarakat.

Begitupun halnya tentang perikehidupan berormas (organisasi kemasyarakatan), setiap tatanan dan birokrasi yang diwajibkan oleh pihak terkait dan berwenang, harus terus dilakukan demi terciptanya keajegan dan keteraturan dalam tiap strata sosial yang berlaku sebagai salah satu elemen masyarakat berbangsa dan bernegara.

FPI (Front Pembela Islam), yang juga merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas), wajib mengikuti adanya peraturan dan birokrasi yang ada, terutama dalam hal kehidupan berorganisasi yang sudah digariskan dan ditetapkan oleh pihak birokrasi yang mensahkan dan melegalkan mereka dalam hal perizinan, yang dalam hal ini telah disahkan oleh Kementrian Dalam Negeri selaku otorita yang memberikan perizinan bagi FPI dalam melakukan kegiatan keormasannya.

Benteng Putra Putri Republik Indonesia (BPPRI) bersama dengan rakyat Indonesia yang cinta damai pada hari Jumat, 10 Mei 2019 mengadakan aksi damai menolak perpanjangan SKT FPI di depan Kantor Kemendagri Pusat, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Massa mulai berkumpul mulai pukul 13:00-13:30 dan aksi dan deklarasi damai mulai dilakukan sejak pukul 13:35 dan berakhir pada pukul 17:00.

Adapun kegiatannya yang dilakukan antara lain, pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya orasi dan menyanyikan lagu lagu perjuangan.
Orasi diwakili dari berbagai pihak yang menolak FPI sekaligus menolak perpanjangan SKT FPI
“Deklarasi damai ini merupakan sikap penolakan warga negara Indonesia terhadap segala bentuk paham-paham maupun ideologi yang dapat mengancam keutuhan NKRI yang ingin menggantikan azas tunggal yaitu Pancasila sebagai dasar negara.”, ujar Frangky kepada awak media

FPI, menurut Frangky Lucas Manuhutu selaku Ketua Umum BPPRI, selalu melakukan kekacauan dan kegaduhan dalam kegiatannya sebagai ormas, terutama yang berkaitan dengan kegiatan bermasyarakat, yang mampu memberikan gangguan dan potensi kegaduhan dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Frangky menyatakan, “Mari kita selalu menjaga NKRI dengan menjadi anggota masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keajegan dan perikehidupan sosial yang tiada akhir, dalam hal ini, ormas FPI selalu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti melakukan sweeping dan tindakan anarkis yang mampu menimbulkan perpecahan didalam anggota masyarakat.”.

“Hari ini, kami mengadakan aksi damai yang kami lakukan di depan KEMENDAGRI, karena kami tahu, bahwasanya negara ini melalui KEMENDAGRI yang telah memberikan persetujuan pemberian akses pendirian dan beroperasinya FPI selaku ormas. Hal ini ditandatangani langsung oleh Mendagri.”, ujar Frangky didepan awak media.

“Kami menuntut, pada aksi damai hari ini, di depan kantor KEMENDAGRI, agar tidak memperpanjang izin beroperasi dan berdirinya FPI yang akan habis masa berlakunya hingga tanggal 20 Juni 2019, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak terganggu oleh ormas radikal macam FPI”, ujar Frangky kepada awak media.

Pernyatan sikap dari BPPRI termaktub dalam pernyataan berikut :

Atas Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini menyatakan:

Menolak berbagai organisasi dan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Kebhinnekaan seperti gerakan radikal, intoleran, dan terorisme berkembang di Indonesia.
Bertekad menjadikan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pedoman kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
Berjuang mengembangkan nilai-nilai ajaran keagaman yang moderat, toleran, menghargai kemajemukan realitas budaya dan bangsa.
Mendukung pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pembubaran organisasi, pergerakan serta paham-paham radikalisme yang secara nyata bertentangan dengan Empat Konsensus Nasional yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian Deklarasi Damai, semoga Tuhan senantiasa mengiringi setiap langkah perjuangan kita.
Jakarta 10 Mei 2019
Atas nama Rakyat Indonesia.

Siapapun, dimanapun dan kapanpun ada yang ingin menggantikan ideologi Negara Indonesia dan merongrong persatuan dalam bingkai kebhinnekaan ini, disitulah BPPRI akan menjadi garda terdepan dalam menolak usaha tersebut. Sudah sepantasnya ia yang mengaku sebagai warga negara Indonesia dan bernafas di tanah jamrud khatulistiwa, wajib dan berkewajiban menegakkan NKRI sampai tetes darah penghabisan.
Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Bangsa Indonesia!
NKRI harga mati!

Salam Satu Kesatuan, Kita Indonesia!

“Semoga dengan adanya aksi menolak FPI dan perpanjangan SKT FPI ini menjadi pertanda kuat bahwa Rakyat Indonesia yang sudah sepantasnya menjadi garda terdepan di dalam menjaga warisan-warisan baik yang diberikan oleh para pendiri bangsa lewat kucuran keringat, air mata, dan darah.”, pungkas Frangky kepada awak media

Aksi yang diadakan hari ini, didepan kantor KEMENDAGRI diikuti oleh sekitar 200 orang dan berjalan lancar serta tertib.