Home Hukum Kemenkeu Di Tagih Pembayaran Proyek Mapolda Aceh

Kemenkeu Di Tagih Pembayaran Proyek Mapolda Aceh

44
0
SHARE
Elva Waniza , Direktris PT.ELVA PRIMANDINI di Kemenpolhukam

Jakarta , jendelanews.co.id- KEMENTERIAN Koordinator Bldang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Senin, 22 April 2019. untuk kedua kallnya memanggil Elva Waniza. Direktur Utama PT Elva primandini bertemu plhak dan Kementerian Keuangan. Karena hingga kini, perusahaan kontraktor yang membangun proyek Mapolda Aceh ini belum juga mendapatkan pembayaran dari hasil pengerjaan pembanguan yang telah selesai dilakukan pada 2007 dulu sebesar Rp32.768.097.081.

‘Saya mohon bapak Menkopolhukam wiranto segera memberi keputusan final kepada jajaran Kemenkeu agar segera membayarkan kewajibannya untuk membayarkan hak yang harus saya terima,” ujar Elva.

Elva mengeluhkan. dengan tidak dlbayarkannya hak yang harus dlterlmanya sejak Ieblh dari 11 tahun yang lalu itu, telah membuat dla harus menanggung kerugian cukup besar. Dia harus menalangi pihak pemasok bahan dan perbankan yang otomatls melakukan penagihan kepada dirinya selaku pihak kontraktor. Selain juga kesulitan membiayai operasional perusahaannya. Bahkan. dia sempat mendapatkan teror dari sejumlah plhak.

Padahal, selaku kontraktor yeng dlberi mandat mengerjakan proyek pembangunan gedung pasce-bencana gempa dan tsunami dl Aceh pada akhir 2006. PT Elva Prlmandiri yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan balk. Elva pun sudah berkali-kall melakukan upaya penagihan atas haknya tersebut. Termasuk berkaIi-kali mendatangi langsung kantor Kementerian Keuangan.

Berbagal upaya, balk musyawarah hingga hukum berkekuatan tetap pun telah ditempuh.
Elva telah memenangkan proses hukum di semua tingkatan pengadilan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011IPN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerlan Keuangan. yang dulu bemama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi den Rehabllltaal (BRR) NAD (tergugat I) dan Polri (tergugat ll) secara tanggung rentang membayar kewajibannye kepada PT Elva Primendiri sebesar Rp32.768.091.081.

Putusan Itu diperkuat oleh Pengaduan Tinggi Jakarta nomor perkara 527IPDTI2013IPTDKI. Bahkan, kemudian diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDTI2014.

Selanjutnya. upaya hukum luer blas: emu Penlnjeuan Kembali (PK) yang dlajuken oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada 19 Oktober 2017.

Hasil dari pertemuan di kantor Kemenpolhukam menghasilkan upaya agar Kemenkeu di minta untuk berkoordinasi dengan Polri dengan membawa dokumen yang di perlukan.
Langkah lain yang akan di lakukan adalah membawa masalah ini ke Istana  , sehingga presiden bisa memberikan keadilan kepada warga negara nya.