Home Hukum Perhimpunan INTI gelar Seminar Hukum bertemakan ” Pembahasan tentang RUU KUHP dan...

Perhimpunan INTI gelar Seminar Hukum bertemakan ” Pembahasan tentang RUU KUHP dan Implikasinya terhadap Masyarakat”

57
0
SHARE

Foto : Adi

Jakarta, Jawa Pos Online – Pembahasan Mengenai Hukum memang selalu sarat dengan pembaruan data dan fakta yang selalu berkembang sesuai perkembangan zaman.

Perhimpunan INTI divisi Hukum dengan mengingat tentang masalah hukum ini membahas hal yang menyangkut tentang RUU KUHP ini dengan mengadakan seminar yang bertemakan “Pembahasan tentang RUU KUHP dan Implikasinya terhadap masyarakat.”

Seminar yang diadakan di MGK Office Tower B lantai 10 pada hari Rabu,11 Mei 2018 ini dibawakan oleh keynote speaker bapak DR. Luhut MP Pangaribuan,SH., LLM.

Dalam Draft RUU KUHP atau disebut juga dengan Rancangan Hukum Pidana (“RHP) yang dibicarakan sekarang ini masih sedang berlangsung pembahasannya di Panja Komisi III DPR RI bersama dengan Tim Perumus Pemerintah. Dimana sudah hampir semua pasal-pasal dapat disepakati; yang terdiri dari 735 pasal kecuali ada beberapa hal saja yang masi pending. Pasal yang masih pending itu ada 14 butir diantaranya (1) terkait rumusan hukum yang hidup dalam masyarakat (ps 2 ayat (1)), (2) tentang usia 70 tahun menjadi 75 tahun untuk sejauh mungkin tidak dijatuhi hukum penjara, (3) tentang penempatan tindak pidana khusus yang dianggap core crime yaitu tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, narkotika, (4) tentang mendirikan organisasi yang menganut ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, (5) terkait tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, (6) terkait melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang sah, (7) tentang ketentuan peralihan, (8) judul RUU UU Hukum Pidana tapi dapat disebut juga dengan Kitab UU Hukum Pidana, yang mana masi ada hal lain yang disampaikan masyarakat,tapi tidak dalam catatan Pansus, dengan target penyelesaian di DPR sebagaimana informasi yang beredar semula adalah pada masa sidang April, tapi kemudian berubah menjadi pada masa sidang bulan Agustus 2018 mendatang.

Pembaruan hukum pidana nasional sudah lama dicita-citakan dan mulai dikerjakan. Ketika awal kemerdekaan dan masa Orde Lama semangat pemerintah masi untuk mempertahankan kemerdekaan dan konsentrasi pada konsolidasi politik, sehingga pendekatannya masi sangat pragmatis terhadap hukum. Penyusunan RHP sebelum sampai dengan naskah sekarang dengan begitu sudah hampir 50 tahun lamanya.

Sebagaimana diharapkan dalam TOR, tujuan Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sekarang ini meliputu 4 (empat) hal berikut ini: (1) Mengetahui perkembangan dan dinamika proses pembaruan hukum pidana yang tengah berjalan, (2) Mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan melibatkan  para pihak yang berkepentingan, (3) Mengidentifikasi dan memetakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembaruan hukum pidana, (4) Mendorong penyusunan peta jalan pembaruan hukum pidana nasional yang berisi indikator yang dapat merespon kebutuhan pembangunan hukum nasional.

RHP disusun dengan konsep dekolonialisasi,rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi. RHP terdiri dari dua buku yaitu Buku I tentang Aturan Umum (asas-asas) terdiri dari 205 pasal dan Buku II tentang Tindak Pidana terdiri dari 530 pasal. Jadi total RHP semuanya 735 pasal. Dalam RHP pidana penjara merupakan pilihan utama untuk pengendalian tindak pidana.

Dengan konsep perancangan demikian, sebagaimana diakui dalam RHP memang tetap akan terbuka kemungkinan untuk kembali membentuk peraturan Hukum pidana diluar KUHP sebagai pengecualian. Kemudian adanya dugaan penyusunan RHP sebagai instrumentasi untuk menghukum kelompok-kelompok yang berbeda dan dianggap liyan oleh kelompok mayoritas, memang agaknya tidak dibicarakan secara serius, sebab kenyataannya RHP ini mengambil alih beberapa undang-undang yang sudah ada seperti ,Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi,Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,Tindak Pidanan di Dunia Maya,dan Tindak Pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dll.(Adi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here